Bukittinggi - -Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bukittinggi gelar rapat koordinasi untuk upayakan deflasi.
Rapat dilaksanakan di Aula
Balaikota, Rabu 16 November 2022.
Diketahui, penyumbang inflasi tertinggi, ada pada harga beras dan juga tarif angkutan umum, yang terjadi karena dampak kenaikan.
Untuk itu, harus lakukan intervensi pada harga pasar, melalui operasi pasar. Kerjasama berbagai elemen, akan dapat menekan laju inflasi.
BI, BPS, BPKP siap dukung Pemko dan TPID Bukittinggi agar inflasi dapat dikendalikan.
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar,
menjelaskan, berbagai dampak inflasi
menghadang di depan mata, seperti
meningkatnya jumlah pengangguran dan meningkatnya angka kemiskinan. Penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga, khususnya harga kelompok makanan.
BI, BPS, BPKP siap dukung Pemko dan TPID Bukittinggi agar inflasi dapat dikendalikan.
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar,
menjelaskan, berbagai dampak inflasi
menghadang di depan mata, seperti
meningkatnya jumlah pengangguran dan meningkatnya angka kemiskinan. Penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga, khususnya harga kelompok makanan.
"Perkembangan inflasi Sumatera Barat pada bulan Oktober 2022 adalah sebesar 0, 22% (mtm) atau 7, 87% (yoy). Sedangkan perkembangan inflasi Kota Bukittinggi pada bulan Oktober 2022 mengalami deflasi sebesar - 0, 25% (mtm) atau 7, 49% (yoy). Dari 90 kota IHK, 88 kota yang mengalami inflasi dan kota mengalami deflasi, " terang Wako.
Lanjut dikatakannya, salah satu terobosan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, dengan pemberian subsidi kepada pelaku UMKM melalui Tabungan Utsman.Tabungan
Utsman merupakan program prioritas
Pemerintah Kota Bukittinggi untuk
membantu permodalan masyarakat dalam berusaha guna meningkatkan ekonomi mereka.